Sempadan Pantai Pesisir Perlu Ditalud

Belajar dari pengalaman terdahulu dengan banyaknya wilayah pinggiran pantai di sepanjang pantai pesisir yang mengalami abrasi akibat terjangan ombak dan didorong oleh ulah tangan manusia, masyarakat berpendapat jika di sepanjang pantai wilayah pesisir Kabupaten Lampung Barat (Lambar) mendesak dibangun agar abrasi dapat terhindarkan.

Tokoh tiga jaman yang pernah menjabat peratin selama 32 tahun, H. Samri Hakim, ketika dikonfirmasi wartawan koran ini, Kamis (10/1), mengatakan hampir setiap tahun luasan pantai di wilayah pesisir selalu berkurang karena abrasi. 

Padahal di wilayah tersebut terdapat banyak hal yang dijadikan masyarakat sebagai penopang kehidupan, seperti area perkebunan kelapa dalam. “Saya berani memastikan jika di sepanjang wilayah pesisir banyak area perkebunan kelapa dalam masyarakat yang setiap tahun luasnya selalu berkurang lantaran abrasi pantai itu,” jelas Samri.

Dampak lain abrasi pantai, tandas Samri, adalah berkurangnya keindahan pantai yang menjadi daya tarik tersndiri bagi wisatawan mancanegara (wisman). “Dari itu saja kita sudah dapat menilai jika keindahan pantainya saja sudah diakui dan secara perlahan telah mendunia, tentu dengan adanya abrasi itu tidak menutup kemungkinan akan berdampak pada mulai berkurangnya para wisman yang datng berkunjung kepantai kita ini.”

Menurutnya, solusi yang tepat dalam mengatasi hal tersebut dibangun talud penahan abrasi di sepanjang sempadan pantai, hingga kini metode tersebut mulai digunakan oleh masyarakat dibeberapa kecamatan di wilayah pesisir seperti Kecamatan Lemong dan Bengkunatbelimbing dan hal tersebut banyak masyarakat yang beranggapan efektif mencegah abrasi. “Kini hal itu sudah ada di beberapa kecamatan dan itu terbukti dapat mewujudkan harapan masyarakat asal pembangunannya dilakukan dengan maksimal,” imbuhnya.

Samri membenarkan jika untuk mewujudkan hal itu tidak mudah dan membutuhkan dana yang terbilang fantastis, mengingat mulai dari Kecamatan Bengkunatbelimbing hingga Lemong jaraknya cukup panjang. Dengan demikian dalam hal itu pemerintah harus menggunakan cara pembangunan bertahap dan berkelanjutan. “Terlebih dengan telah lahirnya KPB, jika hal itu terwujud bukan tidak mungkin dapat meningkatkan PAD-nya, dan pemerintah juga harus komit jika pembangunannya sudah mulai maka wajib pula hukumnya untuk diselesaikan hingga puncaknya,” pungkas Samri. (nov)