Upaya Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik: Diskusi antara Pj Bupati Lampung Barat dan Ketua BPKP Perwakilan Provinsi Lampung

BALIK BUKIT - Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan memastikan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, Penjabat (Pj) Bupati Lampung Barat, Drs. Nukman M.M., melakukan diskusi penting dengan Ketua Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Lampung, Nani Yuliana Kartika Nasution. Acara ini berlangsung di ruang rapat Pesagi, dengan dihadiri oleh PJ Sekretaris Daerah (Sekda) Drs. Adi Utama dan para Kepala Perangkat Daerah. Kamis, 22 Agustus 2024.

Drs. Nukman M.M. dalam sambutannya menekankan pentingnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagai bagian dari upaya untuk mengelola dan mengawasi pembangunan daerah. Menurutnya, SPIP merupakan alat yang esensial untuk mendeteksi dan mencegah kesalahan serta penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara.

"Sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, SPIP berfungsi sebagai pedoman dan tolak ukur efektivitas dalam penyelenggaraan administrasi serta untuk menjawab tantangan birokrasi dalam pengelolaan keuangan," ujar Nukman. Ia menambahkan bahwa berdasarkan Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, kepala perangkat daerah diharuskan untuk menyampaikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD sudah sesuai dengan penerapan SPIP.

Nukman juga menyoroti keberhasilan Kabupaten Lampung Barat yang baru saja meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-14 kali berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Lampung. Pencapaian ini, menurutnya, adalah hasil dari komitmen semua Surat Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang tertib, transparan, dan akuntabel.

Menyikapi hal tersebut, Nukman berharap kehadiran BPKP dapat menjadi motivasi bagi seluruh jajaran pemerintahan daerah untuk bekerja lebih solid, mengintegrasikan penerapan SPIP dalam setiap rencana kerja, serta meningkatkan pengelolaan keuangan dan pengamanan aset negara.

Sementara itu, Ketua BPKP Perwakilan Provinsi Lampung, Nani Yuliana Kartika Nasution, dalam kesempatan yang sama, menekankan bahwa BPKP kini hadir dengan pendekatan yang lebih mendukung daripada sebelumnya. "BPKP sekarang bukan hanya sebagai auditor, tetapi juga sebagai mitra yang siap membantu. Jika ada keputusan yang masih diragukan, kepala daerah bisa menghubungi kami. Kami akan membantu dan mengidentifikasi masalah lebih awal, bukan hanya mencari kesalahan," jelas Nani Yuliana.

Nani juga menegaskan pentingnya komunikasi terbuka antara BPKP dan pemerintah daerah. Ia berharap bahwa kehadiran BPKP akan membantu pemda dalam mengambil keputusan yang tepat dan memastikan bahwa setiap masalah yang ada dapat dipecahkan secara efektif, baik dari sisi kebijakan maupun implementasi.

"Dengan pendekatan baru kami, kami ingin memastikan bahwa setiap masalah yang ada diidentifikasi dan diselesaikan dengan cepat. Jika ada kendala di tingkat pemerintah daerah atau kementerian/lembaga, kami siap untuk mencarikan solusinya," tambah Nani Yuliana.

Diskusi ini merupakan langkah positif menuju perbaikan dan peningkatan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Lampung Barat, dan diharapkan dapat memperkuat komitmen bersama dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. (*)