Realisasi PNPM-MP Diharapkan Lebih Maksimal

PESISIR BARAT - Dengan banyaknya kejadian-kejadian oknum-oknum yang memanfaatkan program pembangunan yang anggaran dananya bersumber dari pemerintah sebagai lahan untuk mencari keuntungan dengan mudah tanpa mengutamakan kualitas pembangunan hingga merugikan masyarakat banyak, kini yang kerap terjadi yaitu terhadap Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) kerap kali terjadinya penyimpangan,  membuat banyak organisasi menghimbau agar realisasi pembangunan serupa dapat lebih maksimal dengan mengutamakan kualitas pembangunan yang baik dan tidak melakukan penyelewengan anggaran yang telah disediakan pemerintah.

Salah satunya yaitu Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Rakyat Indonesia Baru (GRIB) Kabupaten Lampung Barat (Lambar) dan Kabupaten Pesisir Barat (KPB), Nurzaman, atau yg akrab di sapa Cak Nur, ketika dikonfirmasi wartawan koran ini, Sabtu (25/5), pihaknya menilai ditahun-tahun sebelumnya realisasi pembangunan dana PNPM-MP kerap kali terjadinya realisasi pembangunan tidak sesuai dengan Rancangan Anggaran Belanja (RAB) yang buntutnya terjadi penyelewengan anggaran demi rupiah yang masuk ke kantong pelaku pembangunannya lebih besar dan lebih menguntungkan. "Dampak fatalnya tidak lain yaitu hasil pembangunannya yang tidak dapat bertahan lama sudah rusak parah, padahal umumnya tujuan pembangunan-pembangunan tersebut adalah pembangunan yang dapat bertahan dalam jangka panjang," terang Cak Nur.

Menurut Caknur, agar hal hal tersebut yang telah menjadi rahasia umum dan kebiasaan buruk dapat segera diberantas dengan menjadi tugas bersama yaitu masyarakat, pemerintah, serta organisasi-organisasi terkait. "Tugas kita bersma untuk mengawasi pembangunan tersebut, dan jika ditemukannya pelanggaran maka langsung di laporkan ke pihak terkait," lanjut Cak Nur.

Ketika ditemukannya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh oknum yang terlibat dalam pembangunan tersebut, maka tugas selanjutnya yaitu segera di laporkan ke pihak terkait. Cak Nur juga menghimbau agar ketika laporan telah dimasukkan maka pihak terkait harus berani memberi sangsi tegas sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukan. "Maka akan sangat percuma ketika masyarakat menemukan pelanggaran dan laporannya sudah diajukan, sementara pihak terkait melempem," pungkas Cak Nur. (nov)