Prona Baru Sebatas Wacana
Balikbukit, WL - Pembuatan sertipikat melalui Program Nasional (Prona) di Pemangku Pardasuka Pekon Hanakau Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat (Lambar) ternyata baru sebatas wacana. Demikian dikatakan Kasubsi Pendaftaran Djohan, S.H., kepada Warta Lambar, Selasa (27/9). Selain itu Djohan menegaskan tidak ada Prona di kecamatan Sukau.
“Tidak ada pembuatan sertipikat Prona di Kecamatan Sukau. Rencananya tahun 2012,” kata Djohan singkat seraya beranjak dari kursinya beralasan hendak menghadiri rapat.
Sebelumnya, besaran biaya pembuatan sertipikat melalui Prona 2011 dipertanyakan warga setempat dianggap terlalu tinggi, yakni mencapai Rp700 ribu/lembar. Menurut salah seorang warga yang mewanti-wanti agar identitasnnya tidak publikasikan, Senin (26/9), besaran dana yang harus dikeluarkan warga guna membiayai pembuatan sertipikat melalui Prona mencapai ratusan ribu. Padahal prona telah dibiayai negara. Menurut ketentuan, pengaju berkas hanya dibebankan biaya pembuatan patok dan materai.
Sementara pihak kelompok masyarakat (pokmas) di pemangku tersebut meminta sejumlah dana hingga Rp700 ribu/lembar. Itu diketahui beberapa waktu lalu ketika Husni Thamrin mengumumkan jika besaran biaya yang harus dikeluarkan Rp700 ribu/sertipikat. “Itu diumumkan di masjid,” tandas sumber. (esa)
Rabu, 28 September 2011
“Tidak ada pembuatan sertipikat Prona di Kecamatan Sukau. Rencananya tahun 2012,” kata Djohan singkat seraya beranjak dari kursinya beralasan hendak menghadiri rapat.
Sebelumnya, besaran biaya pembuatan sertipikat melalui Prona 2011 dipertanyakan warga setempat dianggap terlalu tinggi, yakni mencapai Rp700 ribu/lembar. Menurut salah seorang warga yang mewanti-wanti agar identitasnnya tidak publikasikan, Senin (26/9), besaran dana yang harus dikeluarkan warga guna membiayai pembuatan sertipikat melalui Prona mencapai ratusan ribu. Padahal prona telah dibiayai negara. Menurut ketentuan, pengaju berkas hanya dibebankan biaya pembuatan patok dan materai.
Sementara pihak kelompok masyarakat (pokmas) di pemangku tersebut meminta sejumlah dana hingga Rp700 ribu/lembar. Itu diketahui beberapa waktu lalu ketika Husni Thamrin mengumumkan jika besaran biaya yang harus dikeluarkan Rp700 ribu/sertipikat. “Itu diumumkan di masjid,” tandas sumber. (esa)
Rabu, 28 September 2011
Tidak ada komentar