HEADLINE

Tajuk - 23 Agustus 2011

Ada istilah, “Kalau titip pesan bisa bertambah. Tapi kalau titip duit kemungkinan besar berkurang.” Tentu itu hanya untuk mengesankan betapa sebuah pesan sangat penting bagi pemesan agar sampai ke tujuan atau misi yang akan dicapai. Makna kias itu tak berlebihan jika untuk menggambarkan keberadaan staf-staf atau pejabat di bawah bupati dalam rangka menerjemahkan isi pesan yang disampaikannya.

Tentu saja pesan pembangunan yang bermuara pada upaya mensejahterakan warganya. Kaitannya, bisa saja dijabarkan melalui kinerja dinas instansi termasuk camat dan peratin. Di Lampung Barat (Lambar) sendiri, misalnya, ada dua pesan pembangunan sebagai program bupati yang seharusnya bisa diterjemahkan oleh pejabat turunannya pada semua tingkatan.

Pertama Sekolah Gratis. Bukan berarti hanya bangunan sekolah atau lembaga yang ditambah, tapi juga upaya peningkatan mutu lulusan. Ketika banyak pelajar yang terlihat mangkir pada jam pelajaran, peran guru Bimbingan dan Penyuluhan (BP) yang akan ditonjolkan. Sayangnya, guru BP pada banyak sekolah terkesan hanya berfungsi kuratif. Pelajar yang kedapatan bolos, akan dihukum. Misalnya. Kenapa tidak memfungsikan lembaga ini lebih maksimal, mengedepankan fungsi preventif: bagaimana agar pelajar tidak bolos.

Kedua Bidang Kesehatan, juga tak jauh beda. Pemerintah nampaknya masih terlalu bernafsu membangun fasilitas kesehatan, seperti poskesdes dan sejenisnya. Persoalannya, kenapa fasilitas seperti itu harus terus ditambah, sementara kualitas pelayanan oleh dan tentang kesehatan yang ada terus dipertanyakan. Pustu-pustu banyak yang tak berpenghuni, petugasnya sibuk berpraktek sendiri-sendiri, puskesmas juga tak jauh berbeda. Kenapa harus menambah poskesdes jika akan bernasib serupa.

Ini semua tentu saja tak terlepas dari kemampuan pejabat dinas instansi terkait dan semua turunannya dalam menerjemahkan program dimaksud. Sekolah Gratis dan Berobat Gratis akan bermakna dangkal ketika digunakan pada posisi pragmatis saja. Kenapa tidak diupayakan agar juga ada peningkatan kualitasnya. Tentu yang harus ditekankan pertama adalah kepala dinas yang membawahi kedua lembaga tersebut. Adakah upaya kongkret yang telah dilakukan dalam mendukungnya, atau hanya cukup mengekor saja. (*)

Tidak ada komentar