Swasta Permasalahkan Jalur Bina Lingkungan
Bandarlampung, WL - 21 Juli 2011
Kebijakan Walikota Bandarlampung Herman HN membuka Jalur Bina Lingkungan pasca pengumuman Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun pelajaran 2011/2012 pada sekolah negeri berdampak signifikan ke swasta, yakni tidak terpenuhi kuota peserta didik baru. Apalagi, sekolah negeri juga diperbolehkan membuka kelas sore (double shift).
Hal itu di antaranya dialami SMA Taman Siswa Tanjungkarang yang hanya mendapat empat siswa baru, SMA Al-Husna Kemiling 6 siswa, SMA Plus Unesco 4 siswa, SMA Sriwijaya 9 orang, dan SMA YP Pahlawan 9 orang. Padahal, kuota yang disediakan masing-masing sekolah tersebut 40-120 siswa.
’’Data ini masih bisa berubah karena tidak menutup kemungkinan siswanya tersebut ada yang mengundurkan diri,’’ terang Ketua Forum Kepala SMA Swasta Bandarlampung Drs. H. Bercah Pitoewas, MH, Rabu (20/7).
Pitoewas mengatakan, sebenarnya pihaknya mendukung kebijakan walikota untuk memberikan perluasan akses pendidikan kepada siswa miskin melalui jalur Bina Lingkungan khusus sekolah negeri. Namun, menurutnya, alangkah baiknya jika hal tersebut disosialisasikan terlebih dulu kepada seluruh pihak terkait. Termasuk di dalamnya pengelola sekolah swasta.
Sarannya, penambahan kuota untuk siswa miskin di sekolah negeri sebaiknya menjadi satu kesatuan pada PPDB sejak awal. ’’Tinggal menentukan berapa kuota untuk siswa miskin dan berapa siswa murni atau mampu baik secara ekonomi maupun potensi akademiknya. Bukan dengan menambah kuota yang penerimaannya usai PPDB murni,’’ ungkap Kepala SMA YP Unila ini.
Sebab jika demikian, menurutnya berdampak pada penerimaan peserta didik di sekolah swasta, yakni terjadinya penurunan siswa hingga ratusan per sekolah swasta dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Karena yang mendaftar ke Jalur Bina Lingkungan sendiri menurutnya ditengarai bukan semuanya yang benar-benar miskin.
’’Salah satu indikasinya ada beberapa siswa yang sudah diterima di sekolah swasta mengundurkan diri pasca diumumkan jalur Bina Lingkungan. Seperti yang terjadi di SMA Perintis 1 Bandarlampung, sebanyak 18 orang mundur setelah pengumuman Jalur Bina Lingkungan,’’ ungkapnya.
Bahkan, imbuhnya, SMA Taman Siswa Tanjungkarang terancam tutup karena hanya memperoleh empat siswa. Demikian juga SMA Plus Unesco yang hanya empat siswa. Padahal, menurutnya, sekolah swasta juga bagian dari pemerintah yang seharusnya dibina.
’’Kami belum melakukan rapat khusus membahas masalah ini. Sebab, masih adanya kemungkinan perubahan data. Kemungkinan, awal Agustus 2011 baru membahas secara detail. Karena, awal Agustus sudah dipastikan berapa data pasti siswa di sekolah swasta. Sementara, kami baru berkoordinasi dengan Badan Musyawarah Perguruan Swasta,’’ ungkapnya. (len)
Kebijakan Walikota Bandarlampung Herman HN membuka Jalur Bina Lingkungan pasca pengumuman Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun pelajaran 2011/2012 pada sekolah negeri berdampak signifikan ke swasta, yakni tidak terpenuhi kuota peserta didik baru. Apalagi, sekolah negeri juga diperbolehkan membuka kelas sore (double shift).
Hal itu di antaranya dialami SMA Taman Siswa Tanjungkarang yang hanya mendapat empat siswa baru, SMA Al-Husna Kemiling 6 siswa, SMA Plus Unesco 4 siswa, SMA Sriwijaya 9 orang, dan SMA YP Pahlawan 9 orang. Padahal, kuota yang disediakan masing-masing sekolah tersebut 40-120 siswa.
’’Data ini masih bisa berubah karena tidak menutup kemungkinan siswanya tersebut ada yang mengundurkan diri,’’ terang Ketua Forum Kepala SMA Swasta Bandarlampung Drs. H. Bercah Pitoewas, MH, Rabu (20/7).
Pitoewas mengatakan, sebenarnya pihaknya mendukung kebijakan walikota untuk memberikan perluasan akses pendidikan kepada siswa miskin melalui jalur Bina Lingkungan khusus sekolah negeri. Namun, menurutnya, alangkah baiknya jika hal tersebut disosialisasikan terlebih dulu kepada seluruh pihak terkait. Termasuk di dalamnya pengelola sekolah swasta.
Sarannya, penambahan kuota untuk siswa miskin di sekolah negeri sebaiknya menjadi satu kesatuan pada PPDB sejak awal. ’’Tinggal menentukan berapa kuota untuk siswa miskin dan berapa siswa murni atau mampu baik secara ekonomi maupun potensi akademiknya. Bukan dengan menambah kuota yang penerimaannya usai PPDB murni,’’ ungkap Kepala SMA YP Unila ini.
Sebab jika demikian, menurutnya berdampak pada penerimaan peserta didik di sekolah swasta, yakni terjadinya penurunan siswa hingga ratusan per sekolah swasta dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Karena yang mendaftar ke Jalur Bina Lingkungan sendiri menurutnya ditengarai bukan semuanya yang benar-benar miskin.
’’Salah satu indikasinya ada beberapa siswa yang sudah diterima di sekolah swasta mengundurkan diri pasca diumumkan jalur Bina Lingkungan. Seperti yang terjadi di SMA Perintis 1 Bandarlampung, sebanyak 18 orang mundur setelah pengumuman Jalur Bina Lingkungan,’’ ungkapnya.
Bahkan, imbuhnya, SMA Taman Siswa Tanjungkarang terancam tutup karena hanya memperoleh empat siswa. Demikian juga SMA Plus Unesco yang hanya empat siswa. Padahal, menurutnya, sekolah swasta juga bagian dari pemerintah yang seharusnya dibina.
’’Kami belum melakukan rapat khusus membahas masalah ini. Sebab, masih adanya kemungkinan perubahan data. Kemungkinan, awal Agustus 2011 baru membahas secara detail. Karena, awal Agustus sudah dipastikan berapa data pasti siswa di sekolah swasta. Sementara, kami baru berkoordinasi dengan Badan Musyawarah Perguruan Swasta,’’ ungkapnya. (len)
Tidak ada komentar