Pembangunan Diharapkan Lebih Maksimal
Kebuntebu, WL - 18 Juli 2011
Banyaknya pembangunan yang dilakukan, baik melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), maupun Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) atau yang melalui program yang resmi, seperti Program Nasional Pembardayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) dan Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR), diharapkan lebih maksimkal.
Itu mengingat banyaknya pembangunan yang dikelola terkesan kurang maksimal bahkan asal-asalan. Hal tersebut dijelaskan tokoh masyarakat Pekon Tugumulya Kecamatan Kebuntebu Kabupaten Lampung Barat (Lambar), Muryono, kepada Warta Lambar, Sabtu (16/7).
Menurutnya, kebanyakan pembangunan yang dilakukan untuk kemajuan suatu daerah kerap kali dimanfaatkan rekanan dan tim pengelola sebagai ajang meraih keuntungan pribadi. Sehingga dampak dari ketidakjujuran pihak-pihak tersebut pembangunan yang dilaksanakan terkesan asal jadi serta merugikan. “Kita semua rugi,” jelasnya.
Masih kata Muryono, kebanyakan pembangunan yang dianggarkan ratusan juta rupiah tersebut terkadang hanya diterapkan 50% saja. Sementara, sisa anggaran hanya untuk mempertebal kantong si pengelola dan rekanan. “Dengan alasan dana transportasi dan sebagainya.”
Ditambahkannya, pemerintah menganggarkan dana pembanguan jutaan hingga miliaran rupiah itu bertujuan memajukan serta mensejahterakan masyarakat. Akan tetapi, akibat ulah pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab pembangunan yang lakukan hanya menimbulkan kekecewaan.
Ironisnya, ketika hasil pembangunan tidak maksimal terkadang pemerintah setuju melakukan timbang terima dan menganggap pembangunan itu telah cukup maksimal. Sehingga hasil pembangunan baik jalan, sekolah, ataupun fasilitas lain yang baru saja ditimbangterimakan telah rusak.
Muryono berharap pihak Inspektorat untuk selalu mengawasi kinerja pihak-pihak yang mengelola pembangunan tersebut. Bagi mereka, sambungnya, yang terbukti melakukan penyimpangan, segera ditindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku. “Agar perbuatan yang merugikan tidak lagi dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab seperti itu,” pungkasnya. (san)
Banyaknya pembangunan yang dilakukan, baik melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), maupun Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) atau yang melalui program yang resmi, seperti Program Nasional Pembardayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) dan Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR), diharapkan lebih maksimkal.
Itu mengingat banyaknya pembangunan yang dikelola terkesan kurang maksimal bahkan asal-asalan. Hal tersebut dijelaskan tokoh masyarakat Pekon Tugumulya Kecamatan Kebuntebu Kabupaten Lampung Barat (Lambar), Muryono, kepada Warta Lambar, Sabtu (16/7).
Menurutnya, kebanyakan pembangunan yang dilakukan untuk kemajuan suatu daerah kerap kali dimanfaatkan rekanan dan tim pengelola sebagai ajang meraih keuntungan pribadi. Sehingga dampak dari ketidakjujuran pihak-pihak tersebut pembangunan yang dilaksanakan terkesan asal jadi serta merugikan. “Kita semua rugi,” jelasnya.
Masih kata Muryono, kebanyakan pembangunan yang dianggarkan ratusan juta rupiah tersebut terkadang hanya diterapkan 50% saja. Sementara, sisa anggaran hanya untuk mempertebal kantong si pengelola dan rekanan. “Dengan alasan dana transportasi dan sebagainya.”
Ditambahkannya, pemerintah menganggarkan dana pembanguan jutaan hingga miliaran rupiah itu bertujuan memajukan serta mensejahterakan masyarakat. Akan tetapi, akibat ulah pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab pembangunan yang lakukan hanya menimbulkan kekecewaan.
Ironisnya, ketika hasil pembangunan tidak maksimal terkadang pemerintah setuju melakukan timbang terima dan menganggap pembangunan itu telah cukup maksimal. Sehingga hasil pembangunan baik jalan, sekolah, ataupun fasilitas lain yang baru saja ditimbangterimakan telah rusak.
Muryono berharap pihak Inspektorat untuk selalu mengawasi kinerja pihak-pihak yang mengelola pembangunan tersebut. Bagi mereka, sambungnya, yang terbukti melakukan penyimpangan, segera ditindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku. “Agar perbuatan yang merugikan tidak lagi dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab seperti itu,” pungkasnya. (san)
Tidak ada komentar