Masjid At-Tohiriyah Jadi Kendala
Krui Selatan, WL - 12 Agustus 2011
Setelah menggelar musyawarah harga ganti rugi terkait pelebaran jalan beberapa waktu lalu, warga Pekon Padangraya Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Lampung Barat (Lambar), diketahui hasil musyawarah harga ganti rugi Rp120 ribu/meter persegi. Namun warga pekon itu mempermasalahkan mesjid At-Tohiriyah karena bangunan masjid tersebut terkena ukuran pelebaran jalan.
Tokoh masyarakat setempat, Ibnu Hasan, mengatakan pihaknya tidak menyetujui usulan tim sembilan kabupaten, yaitu bangunan yang terkena harus digusur. Warga di pekon itu tidak terima karena berakibat bangunan masjid mengecil. “Kami tidak menyetujui usulan tersebut, karena itu dapat membuat masjid jadi kecil,” terang Ibnu.
Warga bersedia masjid digusur. Itu jika pemerintah dapat mengganti masjid dengan membangun kembali masjid yang baru sesuai contoh bangunan masjid At-Tohiriyah.
Hal tersebut membuat tim sembilan kabupaten tidak dapat memenuhi keinginan warga. “Menurut informasi tim sembilan akan melaporkan hal tersebut ke pusat, karena provinsi tidak sanggup,” pungkas Ibnu. (nov)
Setelah menggelar musyawarah harga ganti rugi terkait pelebaran jalan beberapa waktu lalu, warga Pekon Padangraya Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Lampung Barat (Lambar), diketahui hasil musyawarah harga ganti rugi Rp120 ribu/meter persegi. Namun warga pekon itu mempermasalahkan mesjid At-Tohiriyah karena bangunan masjid tersebut terkena ukuran pelebaran jalan.
Tokoh masyarakat setempat, Ibnu Hasan, mengatakan pihaknya tidak menyetujui usulan tim sembilan kabupaten, yaitu bangunan yang terkena harus digusur. Warga di pekon itu tidak terima karena berakibat bangunan masjid mengecil. “Kami tidak menyetujui usulan tersebut, karena itu dapat membuat masjid jadi kecil,” terang Ibnu.
Warga bersedia masjid digusur. Itu jika pemerintah dapat mengganti masjid dengan membangun kembali masjid yang baru sesuai contoh bangunan masjid At-Tohiriyah.
Hal tersebut membuat tim sembilan kabupaten tidak dapat memenuhi keinginan warga. “Menurut informasi tim sembilan akan melaporkan hal tersebut ke pusat, karena provinsi tidak sanggup,” pungkas Ibnu. (nov)
Tidak ada komentar