Koordinasi UPK PNPM-MP-PJOK Tidak Berjalan

UPK PNPM-MP Krui Selatan menggelar rapat pelatihan KPMD tanpa dihadiri oleh PJOK.

Satu kesatuan Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK)-Unit Pengelola Teknis (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Pedesaan (PNPM-MP), seharusnya terjalin dengan baik. Namun tidak demikian Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Lampung Barat (Lambar), dimana koordinasi antara PJOK dengan UPK ditengarai tidak terjalin dengan harmonis. Itu terlihat dari ketidakhadiran PJOK pada beberapa kali rapat yang digelar pihak UPK karena tidak adanya pemberitahuan terlebih dahulu.

Hal itu dibenarkan PJOK, Eksir Abadi, S.H., ketika dikonfirmasi wartawan koran ini, Rabu (12/12), ihwal informasi yang berkembang selama ini, yakni antara PJOK selaku penanggung jawab kegiatan se-kecamatan tersebut dengan UPK dapat dikatakan sama sekali tidak berjalan. “Hari ini (kemarin) saja mereka menggelar rapat tapi saya sama sekali tidak diberitahu atau diundang, baik itu tertulis ataupun melalui ponsel,” ujar Eksir.

Sementara menurut Camat H.M. Danang Harisuseno, S.Ag., M.H., seharusnya antara seorang PJOK dengan UPK jalinan koordinasi harus dapat terjaga dengan baik mengingat segala tindak tanduk dalam kecamatan tersebut yang pertama kali ditunjuk adalah PJOK selaku penanggung jawab. Untuk itu dirinya berharap ke depan koordinasi dimaksud terjalin dengan baik. “Kami berharap demi kelancaran pembangunan dan tidak menimbulkan masalah yang disebabkan hal itu, kedepan antara UPK dan PJOK dapat berjalan baik.”.

Sementara Ketua UPK PNPM-MP, Berlin Roni, membantah jika koordinasi antara pihaknya dengan PJOK tidak berjalan. Menurutnya justru pihaknya selalu memberi tahu setiap hendak melangsungkan rapat, namun fakta yang terjadi jika PJOK dalam beberapa kali rapat sama sekali tidak hadir melainkan hanya berada di kantor kecamatan. “Kami selalu berkoordinasi kok, dan hubungan kami masih terjaga dengan baik,” kelitnya,

Padahal pada saat dikonfirmasi pihaknya tengah melangsungkan rapat pelatihan KPMD yang dihadiri oleh pelaku PNPM, sementara PJOK dalam hal itu sama sekali tidak terlihat. Hal itu justru bertolak belakang dengan yang disampaikan Ketua UPK yang menjelaskan koordinasi masih berjalan dengan baik.

Namun ketika ditanya tentang operasional yang telah masuk ke UPK sejak awal dicairkannya dana hingga kini, Berlin sama sekali tidak dapat menyebutkan angka pasti dari dana Rp3 milliar dibagi dengan 2%. “Saya tidak tahu berapa pastinya namun tinggal sedikit lagi, karena yang mengurus tentang hal itu adalah Fasilitator Kecamatan (FK), sementara FK tidak pernah memberitahukan kepada saya sehingga saya tidak tahu angka pastinya,” terangnya memojokkan FK. (nov)