HEADLINE

Editorial : Kata Orang Bijak

KATA orang bijak, menjaga dan memelihara jauh lebih sulit dari membangunnya. Kalimat tersebut ada baiknya direnungi dan

resapi kita semua dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Lampung Barat (Lambar) Periode 2012-2017 mendatang yang kini

tengah disusun Tim Formatur. Sabtu (30/3) bertempat di aula Hotel Permata Liwa, telah dilangsung Konferensi Cabang

(Konfercab) memilih ketua dan kepengurusan baru. Hasilnya, H. Johan Iskandar Th., S.Pd., M.M. kembali dipercaya memimpin

ormas Islam terbesar itu masa bakti lima tahun ke depan.
Hal yang menarik dicermati dalam hal ini, bagaimana seorang nakhoda bukan saja mampu mewarnai, lebih dari itu membawa

‘perahu’ itu ke arah yang jelas agar tampak lebih elegan, cerdas, dan disegani. Bagaimana memainkan perannya sebagai orang

nomor satu yang mewadahi lebih dari 90% aspirasi warga Lambar itu. Ini bukanlah pekerjaan mudah karena memerlukan bakti dan

bukti keihkhlasan luar biasa. Netralitas harus dikedepankan dalam hal ini, di samping memang diharuskan mampu menjadi

dinamisator pemerintah tanpa harus kehilangan gergeat dan daya kritisnya.
Bukan sebaliknya terlarut dan hanyut dalam ritme politik praktis yang prosesnya kini tengah dimainkan. Artinya, warga NU

mempercayakan sang nakhoda akan dikemanakan ‘perahu’ itu ke depan agar sesuai dengan amanah yang disadangnya. Dalam irama

politik praktis, utamanya menjelang perhelatan akbar pesta demokrasi lima tahunan yang akan dihadapi dalam beberapa bulan ke

depan, pengurus NU, utamanya pejabat terasnya, dituntut berdiri di semua pihak. Tidak mengklaim menjadi bagian dari pihak

tertentu, baik sebatas persuasi verbal maupun sekadar foto bareng. Sekali lagi, ini harus dibuktikan dengan bakti nyata yang

bisa dipertanggungjawabkan.
Warga nahdliyin—sebutan warga NU—tentu tidak mau melihat pengurus organisasi itu ada keberpihakan dengan partai tertentu dan

juga balon tertentu dengan membawa panji NU. Artinya, membawa bendera NU ke ranah politik praktis, baik klaim-mengklaim

maupun dukung mendukung. Ini untuk menghindarkan celah dan potensi perpecahan di tengah umat, utamanya antarwarga nahdliyin

itu sendiri. Sejauh ini memang tidak ada larangan bagi person warga nahdliyin terlibat politik praktis, seperti

dukung-mendukung balon bupati-wakil bupati. Namun tentu akan lebih baik jika person dimaksud yang notabene adalah pejabat

teras di NU, tidak berada pada garis samar (subhat).
Sebab, ini akan membingungkan umat, apapun alasannya. Menjaga netralitas ini sebetulnya tidaklah terlau sulit, tapi tentu

saja tidak elok jika dipersuilit atau sebaliknya dipermudah. Menjaga konsistensi sebagai pemersatu umat, dinamisator serta

fasilitator pemerintah dalam meregulasi kelancaran tata pemerintahan dan pembangunan, itu jauh labih elegan. Sebab, manakala

seorang person (baca: tokoh) NU atau juga ormas lain maupun organisasi keagamaan lain, umat akan bertanya-tanya. Umat lalu

menyimpulkan ikut pemimpin pada keberpihakan yang sesungguhnya tidak diinginkan. Dan ini sungguh suatu sikap yang sangat

tidak diharapkan jika orientasinya adalah menjaga stabilisasi dan kepercayaan umat terhadap organisasi tersebut. (*)

Tidak ada komentar