Warga keluhkan Asal Material Talud Ulukrui
Waykrui, WL - Warga Pekon Ulukrui Kecamatan Waykrui Kabupaten Lampung Barat (Lambar), mengeluhkan pembangunan talud penahan banjir di pekon tersebut yang diduga mengambil pasir untuk penimbunan dari Daerah Aliran Sungai (DAS) Waykrui.
Salah seorang warga, Gus, kepada Warta Lambar, Minggu (9/10), mengatakan banyak warga yang mengeluh dengan pembangunan talud penahan banjir yang bersumber dari Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP), yang dianggap dapat menimbulkan terjadinya abrasi. “Kami khawatir hal itu dapat menimbulkan abrasi,” ujar Gus.
Masih kata Gus, pasir yang dibeli seharga Rp1.000/kaleng dari para pengumpul itu diduga tidak sesuai dengan Rancangan Anggaran Belanja (RAB). Gus berharap pihak terkait dapat segera turun lokasi untuk meninjau pembangunan itu dan diberikan sanksi jika terbukti menyalahi aturan.
Terpisah, Sekretaris Pembangunan Ahyarudin, saat dikonfirmasi menganggap pengambilan pasir dari DAS tidak menyebabkan abrasi. Hal tersebut sudah berlangsung cukup lama dan dilakukan juga oleh warga Pekon Gunungkemala yang berada tepat di seberang sungai. “Pengambilan pasir itu tidak mungkin terjadinya abrasi karena saat banjir air yang membawa pasir dari pegunungan menimbun kembali tempat yang sudah diambil pasirnya,” kelit Ahyarudin.
Dugaan warga dengan pembelian pasir untuk penimbunan talud seharga Rp1.000/kaleng dari pengumpul pasir itu tidak dibenarkan Ahyarudin. Menurutnya, pihaknya melakukan penimbunan dengan cara swadaya. “Kami tidak membeli pasir tetapi kami melakukan penimbunan dengan swadaya dari masyarakat, uang sebesar Rp1.000 itu digunakan sebagai pengganti keringat buruh yang telah menimbunnya,” pungkas Ahyarudin. (nov)
Senin, 10 Oktober 2011
*)
Salah seorang warga, Gus, kepada Warta Lambar, Minggu (9/10), mengatakan banyak warga yang mengeluh dengan pembangunan talud penahan banjir yang bersumber dari Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP), yang dianggap dapat menimbulkan terjadinya abrasi. “Kami khawatir hal itu dapat menimbulkan abrasi,” ujar Gus.
Masih kata Gus, pasir yang dibeli seharga Rp1.000/kaleng dari para pengumpul itu diduga tidak sesuai dengan Rancangan Anggaran Belanja (RAB). Gus berharap pihak terkait dapat segera turun lokasi untuk meninjau pembangunan itu dan diberikan sanksi jika terbukti menyalahi aturan.
Terpisah, Sekretaris Pembangunan Ahyarudin, saat dikonfirmasi menganggap pengambilan pasir dari DAS tidak menyebabkan abrasi. Hal tersebut sudah berlangsung cukup lama dan dilakukan juga oleh warga Pekon Gunungkemala yang berada tepat di seberang sungai. “Pengambilan pasir itu tidak mungkin terjadinya abrasi karena saat banjir air yang membawa pasir dari pegunungan menimbun kembali tempat yang sudah diambil pasirnya,” kelit Ahyarudin.
Dugaan warga dengan pembelian pasir untuk penimbunan talud seharga Rp1.000/kaleng dari pengumpul pasir itu tidak dibenarkan Ahyarudin. Menurutnya, pihaknya melakukan penimbunan dengan cara swadaya. “Kami tidak membeli pasir tetapi kami melakukan penimbunan dengan swadaya dari masyarakat, uang sebesar Rp1.000 itu digunakan sebagai pengganti keringat buruh yang telah menimbunnya,” pungkas Ahyarudin. (nov)
Senin, 10 Oktober 2011
*)
Tidak ada komentar