Titip Pesan Penting
“Kalau titip pesan bisa bertambah, tapi kalau titip uang kemungkinan besar berkurang.” Ungkapan tersebut hanya untuk memposisikan betapa sebuah pesan sangat penting bagi pemesan agar sampai ke tujuan atau misi yang akan dicapai. Makna kias itu tak berlebihan jika untuk menggambarkan keberadaan staf-staf atau pejabat pemerintahan secara hierarkhis dalam rangka menerjemahkan isi pesan yang disampaikannya atasnnya.
Maksudnya, pesan pembangunan yang bermuara pada upaya mensejahterakan warganya. Kaitannya, bisa saja dijabarkan melalui kinerja dinas instansi termasuk camat dan peratin. Di Lampung Barat (Lambar) sendiri, misalnya, ada dua pesan pembangunan sebagai program peemrintah yang seharusnya bisa diterjemahkan oleh pejabat turunannya pada semua tingkatan.
Pertama, sekolah gratis. Bukan berarti hanya bangunan sekolah atau lembaga yang ditambah, tapi juga upaya peningkatan mutu lulusan. Ketika banyak pelajar yang terlihat mangkir pada jam pelajaran, peran guru Bimbingan dan Penyuluhan (BP) yang akan ditonjolkan. Sayangnya, guru B.P. pada banyak sekolah terkesan hanya berfungsi kuratif. Pelajar yang kedapatan bolos akan dihukum, misalnya. Kenapa tidak memfungsikan lembaga tersebut lebih maksimal, mengedepankan fungsi preventif: bagaimana agar pelajar tidak bolos.
Kedua, bidang kesehatan, juga tak jauh beda. Pemerintah nampaknya masih terlalu bernafsu membangun fasilitas kesehatan, seperti poskesdes dan sejenisnya. Persoalannya, kenapa fasilitas seperti itu harus terus ditambah, sementara kualitas pelayanan tentang kesehatan yang ada terus dipertanyakan. Pustu-pustu banyak yang tak berpenghuni, petugasnya sibuk berpraktek, puskesmas juga tak jauh berbeda. Kenapa mesti menambah poskesdes jika akan bernasib serupa.
Ini semua tentu saja tak terlepas dari kemampuan pejabat dinas instansi terkait dan semua turunannya dalam menerjemahkan program dimaksud. Sekolah gratis dan berobat gratis akan bermakna dangkal ketika digunakan pada posisi pragmatis saja. Harusnya diupayakan agar juga ada peningkatan kualitasnya.
Tentu yang harus ditekankan pertama adalah kepala dinas yang membawahi kedua lembaga tersebut. Adakah upaya kongkret yang telah dilakukan dalam mendukungnya, atau hanya cukup mengekor saja.
Menjawabnya tentu tak perlu frontal dan buru-buru. Ini hanya hasil pencermatan dan temuan di lapangan akan tingkat penerapan dan keberterimaan program tersebut di tengah masyarakat. Menumpuknya tenaga kesehatan di puskesmas tertentu, misalnya, tentu harus disiasati ke depan agar lebih menjangkau daerah sulit. Demikian juga dengan tenaga guru yang cenderung terfokus pada wilayah ramai-perkotaan saja. Bukankah di Lambar terdapat sejumlah daerah sulit yang kekurangan guru, seperti di Kecamatan Suoh-Bandarnegeri Suoh dan Bengkunatbelimbing. (*)
Maksudnya, pesan pembangunan yang bermuara pada upaya mensejahterakan warganya. Kaitannya, bisa saja dijabarkan melalui kinerja dinas instansi termasuk camat dan peratin. Di Lampung Barat (Lambar) sendiri, misalnya, ada dua pesan pembangunan sebagai program peemrintah yang seharusnya bisa diterjemahkan oleh pejabat turunannya pada semua tingkatan.
Pertama, sekolah gratis. Bukan berarti hanya bangunan sekolah atau lembaga yang ditambah, tapi juga upaya peningkatan mutu lulusan. Ketika banyak pelajar yang terlihat mangkir pada jam pelajaran, peran guru Bimbingan dan Penyuluhan (BP) yang akan ditonjolkan. Sayangnya, guru B.P. pada banyak sekolah terkesan hanya berfungsi kuratif. Pelajar yang kedapatan bolos akan dihukum, misalnya. Kenapa tidak memfungsikan lembaga tersebut lebih maksimal, mengedepankan fungsi preventif: bagaimana agar pelajar tidak bolos.
Kedua, bidang kesehatan, juga tak jauh beda. Pemerintah nampaknya masih terlalu bernafsu membangun fasilitas kesehatan, seperti poskesdes dan sejenisnya. Persoalannya, kenapa fasilitas seperti itu harus terus ditambah, sementara kualitas pelayanan tentang kesehatan yang ada terus dipertanyakan. Pustu-pustu banyak yang tak berpenghuni, petugasnya sibuk berpraktek, puskesmas juga tak jauh berbeda. Kenapa mesti menambah poskesdes jika akan bernasib serupa.
Ini semua tentu saja tak terlepas dari kemampuan pejabat dinas instansi terkait dan semua turunannya dalam menerjemahkan program dimaksud. Sekolah gratis dan berobat gratis akan bermakna dangkal ketika digunakan pada posisi pragmatis saja. Harusnya diupayakan agar juga ada peningkatan kualitasnya.
Tentu yang harus ditekankan pertama adalah kepala dinas yang membawahi kedua lembaga tersebut. Adakah upaya kongkret yang telah dilakukan dalam mendukungnya, atau hanya cukup mengekor saja.
Menjawabnya tentu tak perlu frontal dan buru-buru. Ini hanya hasil pencermatan dan temuan di lapangan akan tingkat penerapan dan keberterimaan program tersebut di tengah masyarakat. Menumpuknya tenaga kesehatan di puskesmas tertentu, misalnya, tentu harus disiasati ke depan agar lebih menjangkau daerah sulit. Demikian juga dengan tenaga guru yang cenderung terfokus pada wilayah ramai-perkotaan saja. Bukankah di Lambar terdapat sejumlah daerah sulit yang kekurangan guru, seperti di Kecamatan Suoh-Bandarnegeri Suoh dan Bengkunatbelimbing. (*)
Tidak ada komentar