BPMPP Jangan Hanya Bisa Berjanji
Senin, 26 September 2011
Belalau, WL - Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon (BPMPP) Kabupetan Lampung Barat (Lambar) diminta beberapa penggiat ortganisasi non-pemerintah (ornop) untuk mengambil langkah tegas terkait dugaan grtatifikasi pelaku Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) Kecamatan Belalau. Selain itu penggiat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) juga mendesak BPMPP memperketat pengawasan pengerjaan di lapangan.
Demikian dikatakan penggiat LSM Forum Komunikasi Masyarakat Peduli (Formasi) Lambar, Wahidin, kepada Warta Lambar, Minggu (25/9). Selain itu, menurut Wahidin, pernyataan Kepala BPMPP Drs. Ismet Inoni, M.M. yang menganggap sah-sah saja jika Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) mempekerjakan tenaga dari
luar pekon bahkan dari luar Lambar jika masyarakat setempat tidak sanggup.
Dari pernyataan tersebut secara tidak langsung BPMPP telah memberi ruang kepada TPK untuk tidak memberdayakan masyarakat pekon itu sendiri. Sebab, pihaknya kerap menemukan hampir di setiap kecamatan pengerjaan proyek bersumber PNPM-MP acap kali diborongkan. Bahkan tidak mempekerjakan
masyarakat yang ada di pekon itu sendiri. “Serta banyak ditemukan sekarang masyarakat diperdayai bukan diberdayakan. Sedangkan tujuan PNPM-MP dengan memberdayakan masyarakat yang ada di pekon itu yang sebelumnya tidak tahu menjadi tahu,” ungkap Wahidin.
Dia menambahkan, jika BPMPP tidak segera turun lapangan dan menyelesaikan permasalahan tersebut terkait ketidakberesan kinerja pelaku PNPM-MP yang ada di pekon itu hingga dana gratifikasi dengan indikasi adanya suap-menyuap dalam menysukseskan program unggulan pemerintah tersebut akan berdampak kepada kepercayaan masyarakat terhadap kinerja oknum dimaksud. “ Sehingga kepercayaan masyarakat tetap terjaga. Dan menyelesaikan permasalahan yang ada di Belalau menjadi pelajaran bagi kecamatan-kecamatan lainnya,” tutup Wahidin. (nop)
Belalau, WL - Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon (BPMPP) Kabupetan Lampung Barat (Lambar) diminta beberapa penggiat ortganisasi non-pemerintah (ornop) untuk mengambil langkah tegas terkait dugaan grtatifikasi pelaku Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) Kecamatan Belalau. Selain itu penggiat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) juga mendesak BPMPP memperketat pengawasan pengerjaan di lapangan.
Demikian dikatakan penggiat LSM Forum Komunikasi Masyarakat Peduli (Formasi) Lambar, Wahidin, kepada Warta Lambar, Minggu (25/9). Selain itu, menurut Wahidin, pernyataan Kepala BPMPP Drs. Ismet Inoni, M.M. yang menganggap sah-sah saja jika Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) mempekerjakan tenaga dari
luar pekon bahkan dari luar Lambar jika masyarakat setempat tidak sanggup.
Dari pernyataan tersebut secara tidak langsung BPMPP telah memberi ruang kepada TPK untuk tidak memberdayakan masyarakat pekon itu sendiri. Sebab, pihaknya kerap menemukan hampir di setiap kecamatan pengerjaan proyek bersumber PNPM-MP acap kali diborongkan. Bahkan tidak mempekerjakan
masyarakat yang ada di pekon itu sendiri. “Serta banyak ditemukan sekarang masyarakat diperdayai bukan diberdayakan. Sedangkan tujuan PNPM-MP dengan memberdayakan masyarakat yang ada di pekon itu yang sebelumnya tidak tahu menjadi tahu,” ungkap Wahidin.
Dia menambahkan, jika BPMPP tidak segera turun lapangan dan menyelesaikan permasalahan tersebut terkait ketidakberesan kinerja pelaku PNPM-MP yang ada di pekon itu hingga dana gratifikasi dengan indikasi adanya suap-menyuap dalam menysukseskan program unggulan pemerintah tersebut akan berdampak kepada kepercayaan masyarakat terhadap kinerja oknum dimaksud. “ Sehingga kepercayaan masyarakat tetap terjaga. Dan menyelesaikan permasalahan yang ada di Belalau menjadi pelajaran bagi kecamatan-kecamatan lainnya,” tutup Wahidin. (nop)
Tidak ada komentar