Warga Kritisi Pelaksanaan Umroh
Sekincau, WL - 19 Juli 2011
Pemberangkatan jamaah umroh yang diprogramkan Bupati kabupaten Lampung Barat (Lambar) Drs. H. Mukhlis Basri, MM dikritisi warga Pekon Pampangan Kecamatan Sekincau. Pasalnya, banyak yang mendapat jatah umroh tersebut tak jelas posisinya, misalnya istri mantan salah seorang peratin di pekon tersebut.
Sementara posisi yang bersangkutan tak jelas karena dia seorang ibu rumah tangga biasa dan tak jelas karir serta perannya dalam pemerintahan. Hal tersebut dijelaskan tokoh masyarakat setempat, Yanto, kepada Warta Lambar, Senin (18/7). Menurutnya, sebanyak 100 orang yang diumrohkan lebih banyak yang tak jelas posisi dan perannya.
Ditambahkannya, pemberangkatan umroh tahun menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) berbau politik. Sebab, pemberangkatan tersebut dianggap hanya menghambur-hamburkan dana APBD. Sementara di Lambar sendiri masih banyak yang lebih penting dan membutuhkan dana tersebut. “Masih banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan,” jelasnya.
Terpisah, penggiat LSM Geshindo K. Sihombing, mengatakan pengkritisan tersebut merupakan hal wajar karena umroh tersebut menghabiskan dana APBD miliaran rupiah. Dengan adanya pertanyaan seperti itu sebaiknya warga lebih memahami semua program bupati tersebut. “ Wajar saja kalau warga bertanya seperti itu,” pungkasnya. (san)
Pemberangkatan jamaah umroh yang diprogramkan Bupati kabupaten Lampung Barat (Lambar) Drs. H. Mukhlis Basri, MM dikritisi warga Pekon Pampangan Kecamatan Sekincau. Pasalnya, banyak yang mendapat jatah umroh tersebut tak jelas posisinya, misalnya istri mantan salah seorang peratin di pekon tersebut.
Sementara posisi yang bersangkutan tak jelas karena dia seorang ibu rumah tangga biasa dan tak jelas karir serta perannya dalam pemerintahan. Hal tersebut dijelaskan tokoh masyarakat setempat, Yanto, kepada Warta Lambar, Senin (18/7). Menurutnya, sebanyak 100 orang yang diumrohkan lebih banyak yang tak jelas posisi dan perannya.
Ditambahkannya, pemberangkatan umroh tahun menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) berbau politik. Sebab, pemberangkatan tersebut dianggap hanya menghambur-hamburkan dana APBD. Sementara di Lambar sendiri masih banyak yang lebih penting dan membutuhkan dana tersebut. “Masih banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan,” jelasnya.
Terpisah, penggiat LSM Geshindo K. Sihombing, mengatakan pengkritisan tersebut merupakan hal wajar karena umroh tersebut menghabiskan dana APBD miliaran rupiah. Dengan adanya pertanyaan seperti itu sebaiknya warga lebih memahami semua program bupati tersebut. “ Wajar saja kalau warga bertanya seperti itu,” pungkasnya. (san)
Tidak ada komentar