Bupati-Ketua DPRD Surati Komisi II
Krui Selatan, WL - 10 Juli 2011
Informasi terakhir perkembangan wacana pemekaran calon Kabupaten Pesisir Barat (KPB) dari Kabupaten Lampung Barat (Lambar), sejauh ini masih jalan di tempat alias belum ada perkembangan yang signifikan. Progress kinerja Panitia Persiapan Pemekaran Kabupaten Pesisir Barat (P3KPB) ternyata juga tak menampakkan hasil sebagaimana diharapkan warga di 10 kecamatan wilayah pesisir itu.
Hanya, informasi yang disampaikan Bupati Drs. H. Mukhlis Basri, MM saat menghadiri pengajian di Ponpes Riyadul Qur’an Pekon Lintik Krui Selatan, Jumat (8/7) malam, mengisyaratkan kalau agenda besar itu belam akan terealisasi dalam waktu dekat. Mukhlis dalam kapasitasnya selaku bupati bersema Ketua DPRD H. Dadang Sumpena, S.Sos, MM mengaku telah menyurati Komisi II DPR RI memberikan dukungan percepatan pemekaran calon KPB.
“Selaku bupati, saya dan ketua DPRD telah melayangkan surat ke Komisi II DPR RI di Jakarta, yang intinya memberikan dukungan percepatan agar wacana pemekaran calon KPB segera diwujudkna. Ini sekaligus menampik isu yang berkembang selama ini bahwa pemerintah tidak mendukung. Itu salah sama sekali. Artinya pemerintah bersamaa-sama DPRD juga memberi dukungan penuh pemekaran tersebut,” ungkap Mukhlis.
Mukhlis juga menjelaskan, selaku pimpinan dirinya tak pernah berpikir mengekang keinginan rakyatnya sepanjang itu positif dan tidak bertentangan dengan undang-undang. Apalagi soal pemekaran, menurutnya jauh sebelum menjabat bupati pun dia telah memberikan ruang dan dukungn untuk itu. “Ada yang berpendapat saya tidak menduikung karena tak menganggarkan lagi dana untuk P3KPB di APBD. Itu salah besar.”
Menurut Mukhils, tidak dianggarkannya kembali dana di di APBB karena berkaca pada dua kali pengangaran sbelumnya, dimana dana yang telah disalurkan itu tidak jelas peruntukannya. Dengan demikian, ketika dana dimaksud dianggarkan lagi, sama artinya dengan menggali lubang utuk kuburan sendiri. “Tapi kalau pasti KPB mekar besok, sekarang juga saya akan anggarkan. Jadi tidak ada sama sekali keinginan saya tidak mendukung KPB, justru sebaliknya saya dan jajaran telah memberikan ruang dan dukungn penuh,” tandasnya.
Sementara itu, dalam sambutannya Mukhlis juga menyampaikan kepada mayarakat akan kinerja dan pelayanan PLN. Tampaknya dia juga merasa kurang pas dengan pelayanan pihak perusahaan pelat merah itu selama ini. Apalagi menjelang puasa yang kurang dari satu bulan lagi, dia menghimpau pihak PLN agar meningkatkan pelayanan dan kinerjanaya. “Soal PLN ini, sesunguhnya saya sangat sedeih. Karena, PLTA Waybesai yang berada di wilayah kita Sumberjaya menghasilkan 90MW, dan hanya 10MW yang digunakan di Lambar. Ternyata itu juga tidak maksimal,” pungkasnya. (aga)
Informasi terakhir perkembangan wacana pemekaran calon Kabupaten Pesisir Barat (KPB) dari Kabupaten Lampung Barat (Lambar), sejauh ini masih jalan di tempat alias belum ada perkembangan yang signifikan. Progress kinerja Panitia Persiapan Pemekaran Kabupaten Pesisir Barat (P3KPB) ternyata juga tak menampakkan hasil sebagaimana diharapkan warga di 10 kecamatan wilayah pesisir itu.
Hanya, informasi yang disampaikan Bupati Drs. H. Mukhlis Basri, MM saat menghadiri pengajian di Ponpes Riyadul Qur’an Pekon Lintik Krui Selatan, Jumat (8/7) malam, mengisyaratkan kalau agenda besar itu belam akan terealisasi dalam waktu dekat. Mukhlis dalam kapasitasnya selaku bupati bersema Ketua DPRD H. Dadang Sumpena, S.Sos, MM mengaku telah menyurati Komisi II DPR RI memberikan dukungan percepatan pemekaran calon KPB.
“Selaku bupati, saya dan ketua DPRD telah melayangkan surat ke Komisi II DPR RI di Jakarta, yang intinya memberikan dukungan percepatan agar wacana pemekaran calon KPB segera diwujudkna. Ini sekaligus menampik isu yang berkembang selama ini bahwa pemerintah tidak mendukung. Itu salah sama sekali. Artinya pemerintah bersamaa-sama DPRD juga memberi dukungan penuh pemekaran tersebut,” ungkap Mukhlis.
Mukhlis juga menjelaskan, selaku pimpinan dirinya tak pernah berpikir mengekang keinginan rakyatnya sepanjang itu positif dan tidak bertentangan dengan undang-undang. Apalagi soal pemekaran, menurutnya jauh sebelum menjabat bupati pun dia telah memberikan ruang dan dukungn untuk itu. “Ada yang berpendapat saya tidak menduikung karena tak menganggarkan lagi dana untuk P3KPB di APBD. Itu salah besar.”
Menurut Mukhils, tidak dianggarkannya kembali dana di di APBB karena berkaca pada dua kali pengangaran sbelumnya, dimana dana yang telah disalurkan itu tidak jelas peruntukannya. Dengan demikian, ketika dana dimaksud dianggarkan lagi, sama artinya dengan menggali lubang utuk kuburan sendiri. “Tapi kalau pasti KPB mekar besok, sekarang juga saya akan anggarkan. Jadi tidak ada sama sekali keinginan saya tidak mendukung KPB, justru sebaliknya saya dan jajaran telah memberikan ruang dan dukungn penuh,” tandasnya.
Sementara itu, dalam sambutannya Mukhlis juga menyampaikan kepada mayarakat akan kinerja dan pelayanan PLN. Tampaknya dia juga merasa kurang pas dengan pelayanan pihak perusahaan pelat merah itu selama ini. Apalagi menjelang puasa yang kurang dari satu bulan lagi, dia menghimpau pihak PLN agar meningkatkan pelayanan dan kinerjanaya. “Soal PLN ini, sesunguhnya saya sangat sedeih. Karena, PLTA Waybesai yang berada di wilayah kita Sumberjaya menghasilkan 90MW, dan hanya 10MW yang digunakan di Lambar. Ternyata itu juga tidak maksimal,” pungkasnya. (aga)
Tidak ada komentar