Formasi Kritisi Pelaksana PNPM-MP

Belalau – WL, Dalam pengerjaan proyes, masyarakat berperan penting mengawasi pengerjaan proyek, baik bersumber APBN, APBD maupun PNPM-MP (program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan). Sebab banyak ditemukan kejanggalan dalam pengerjaannya sehingga merugikan masyarakat banyak.

LSM Forum Komunikasi Masyarakat Peduli (Formasi) Lambar, Wahidin, Kepada Warta Lambar, Minggu (17/7), meminta pihak rekanan yang mengelola proyek baik dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan Pemkab tak terkesan asal jadi. ”Jika pekerjaan asal jadi masyarakat yang rugi,” ucapnya.

Wahidin menambahan PNPM di Lambar akan berjalan dan diharapkan Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) tidak permanen apalagi pejabat pemerintahan. Sebab dirinya menemukan ada yang sudah tiga tahun berturut-turut mengelola proyek tersebut bahkan PNS turut ambil bagian dalam pengelolaan.

Padahal masyarakat lainnya mempunyai hak dan keinginan yang sama tetapi tidak pernah diberikan kesempatan. ”Masyarakat yang lain tidak akan mengerti apa itu PNPM jika tidak diberi kesempatan,” imbuhnya.

Masih kata dia, diharapkan pengurus UPK tidak main-main dalam pengadaan material dan pekerja harus dari daerah sendiri. Jika masyarakat merasa dirugikan oleh pengelola UPK setempat, segera melaporkan ke dinas terkait dan pihaknya selalu siap membantu masyarakat demi kemajuan Lambar.

”Jika Masyarakat menemukan kejanggalan dalam pengelolaan dan menemukan UPK permanen (tetap, Red) segera melapor ke dinas terkait,” pungkasnya. (nop)