Ismet Turun, Masalah PNPM-MP Waysindi Selesai

Terkait permasalahan pembangunan saluran irigasi di Pekon Waysindi Kecamatan Karyapenggawa Kabupaten Lampung Barat (Lambar) bersumber dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) tahun 2012 yang sempat menuai protes dan keluhan dari masyarakat setempat, kini dianggap selesai. Itu setelah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon, (BPMPP) Drs. Ismet Inoni, M.M. bersama timnya terdiri atas Fasilitator Kabupaten (Faskab) M. Riza Pahlevi, Sekretaris Ruang Belajar Masyarakat (RBM) PNPM-MP Duta Suhanda, Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Hukum Abdul Qodir, S.H., M.H., serta anggota RBM PNPM-MP Bagian Monitoring Ali Arda, turun ke lokasi melakukan pemeriksaan tentang kebenaran yang dikeluhkan masyarakat.

“Memang benar bahwa pembangunan saluran irigasi di Waysindi yang bersumber dari dana PNPM-MP 2012 bermasalah yaitu pembangunannya belum selesai namun banyak yang sudah roboh. Namun memang benar juga adanya jika pembangunan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di pekon ini juga banyak yang sudah roboh,” ujar Ismet Inoni kepada wartawan koran ini, Selasa (15/1).

Menurut Ismet, sebelumnya dirinya menjelaskan jika PNPM-MP Waysindi tidak bermasalah. Alasannya karena pada saat itu timnya yang melakukan kroscek fokus terhadap pembangunan yang roboh. “Saat itu yang ditemukan roboh adalah yang bersumber dari APBD, meski tujuan krosceknya ke PNPM-MP,” jelas Ismet.

Namun, lanjut Ismet, setelah pihaknya dipanggil komisi C dan turun langsung ke lokasi, dirinya membenarkan jika keluhan masyarakat juga benar. Meski demikian dengan dirinya telah melakukan kroscek langsung, permasalahan tersebut telah selesai yaitu dengan kesalahan-kesalahan yang menjadi keluhan masyarakat sepakat untuk diperbaiki dengan tidak menambah anggaran pembangunan. “Memang benar bahwa sebagian pembangunannya menggunakan batu bulat dan benar juga jika dengan menggunakan batu bulat itu maka kualitas pembangunannya berbeda jika menggunakan batu belah. Namun hal ini telah selesai dengan kita sepakat Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) memperbaikinya,” lanjut Ismet.

Ismet juga menjelaskan, seharusnya dalam suatu pembangunan yang bersumber dari PNPM-MP seyogyanya harus menggunakan memberdayakan masyarakat dipekon itu sendiri, namun jika dalam pekon tersebut masyarakatnya tidak ada yang bersedia untuk ikut serta dalam pembangunan tersebut, maka hukumnya sah-sah saja jika TPK menggunakan tenaga pertukangan dari luar pekon dengan didasari kesepakatan dari masyarakatnya.

Ismet menghimbau agar dengan telah dilakukannya hal tersebut ke depan TPK dapat melakukan pembangunan saluran irigasi itu dengan maksimal yaitu mengutamakan kualitas pembangunan, mengingat yang akan merasakan manfaat dari pembangunan tersebut tidak lain dari masyarakat itu sendiri. “Semoga ke depan pembangunannya dapat maksimal dan masyarakat yang merasakan hasil pembangunan itu puas dengan kinerja TPK nya,” tutup Ismet.

Sementara warga setempat yang juga anggota Komisi C DPRD Lambar, Dinuri, menambahkan dirinya cukup puas dengan telah turun langsungnya kepala BPMPP ke lokasi untuk membuktikan kebenaran keluhan masyarakat. “Dengan demikian benar adanya jika PNPM-MP Waysindi bermasalah, dan saya juga tidak seolah-olah berbohong kepada masyarakat terkait hal itu,” pungkas Dinuri.

Sekretaris RBM, Duta Suhanda, menambahkan pihaknya bersyukur dengan turun langsungnya kepala BPMPP ke lokasi membuat permasalahan pembangunan saluran irigasi di Pekon Waysindi yang dananya dikucurkan dari PNPM-MP itu telah selesai dengan baik. “Kepala Badan (Kaban) sudah turun langsung ke lokasi bertemu langsung dengan pelaku pembangunan dan masyarakatnya serta anggota DPRD Lambar yang juga warga asli Waysindi,” ungkap Duta.

Selain itu Duta, juga menjelaskan jika hasil temuan terkait pengerjaan banyak kerusakan itu telah disepakati diperbaiki oleh TPK. Pihaknya juga berharap agar Fasilitator Kecamatan (FK) dan Fasilitator Teknis (FT) dapat lebih baik dalam memfasilitasi suatu pembangunan yang didanai dari PNPM-MP, baik dalam sosialisasi, teknis, serta pelaksanaan kegiatan. “Dan yang tak kalah pentingnya yaitu pemeliharaan setelah kegiatan tersebut diserahkan kemasyarakat,” pungkas Duta.(nov)