APBS Sekolah Tidak Kunjung Dibahas Sekretaris Komite Protes

Sampai saat ini menjelang semester II tahun ajaran 2012/2013, Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) di SMAN 1 Lemong Kabupaten Lampung Barat (Lambar), tak kunjung dibahas. Padahal, seharusnya hal tersebut rampung dibahas pada awal tahun ajaran. Selain itu, diindikasikan juga koordinasi antara kepala sekolah (kepsek) dengan sekretaris komite sama sekali tidak berjalan.

“Sampai sekarang sama sekali tidak pernah dibahas. Padahal itu penting karena menyangkut transparansi dan seharusnya diketahui wali murid tentang APBS tersebut,” ujar Sekretaris Komite, Naswandi, yang pernah menjabat ketua komite di sekolah tersebut, Kamis (3/1).

Mekanisme pembahasan APBS, tutur Naswandi, pihak sekolah-komite bermusyawarah untuk membahas dan menentukan RAPBS. Setelah itu, pihak sekolah kembali menggelar rapat dengan wali murid disaksikan kepsek dan komite, dimana di dalamnya disertai pertanggungjawaban pihak kepsek. 

“Bagaimana bisa APBS mau dibahas terhadap para walimurid, sementara R-APBS pun selama semester I di tahun ajaran ini sama sekali tidak pernah dibahas oleh pihak sekolah dan komite. Padahal mekanisme pembahasan APBS harus  terlebih dahulu dibahas oleh pihak sekolah dan komite yaitu namanya RAPBS.”

Masih kata Naswandi, pihaknya membenarkan jika hubungan komunikasi antara kepala sekolah dan ketua komite dengan dirinya selaku sekretaris komite sama sekali berjalan dengan tidak harmonis. Artinya, koordinasi dirinya dengan kepala sekolah dan ketua komite tidak ada, akibatnya pun dirinya tidak mengetahui rencana jadual rapat pembahasan APBS tersebut. “Komunikasi sangat tidak harmonis makanya saya tidak tahu tentang jadual pembahasannya,” imbuhnya.

Naswandi juga menjelaskan, jika dalam dua tahun terakhir biaya iuran murid perkepala yaitu sebesar Rp45 ribu yang perinciannya Rp35 ribu untuk SPP dan Rp10 ribu untuk biaya komputer, padahal tiap tahunnya sekolah menerima Bantuan Dana Penganggaran Pendidikan (BDPP). “dengan adanya BDPP itu seharusnya iuran murid dapat dikurangi, dan saya juga berharap agar pembahasan R-APBS segera dilakukan untuk selanjutnya APBS dapat segera dibahas terhadap para walimurid,” pungkas Naswandi. (nov)