Rekanan Nasional Didukung Dewan
Bandarlampung, WL
Komisi C DPRD Kota Bandarlampung mendukung penggunaan rekanan nasional untuk membangun tiga titik fly over di Kota
Bandarlampung. Pasalnya, rekanan nasional atau BUMN dinilai lebih memiliki pengalaman dan mejamin kualitas dibidang
pembangunan fly over.
Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota
Bandarlampung Heru Sambodo, Rabu (4/4). “Pembangunan fly over baru kali pertama dibangun di Bandarlampung, sehingga butuh
kehati-hatian.
Apalagi dilihat dari total nilai pembangunan Rp83 miliar tiga titik
fly over diproyeksikan berkualitas nasional karena berkaitan langsung dengan kemaslahatan umat,” ujarnya
Berkaitan dengan hal tersebut, Heru menilai statemen walikota terkait pelibatan rekanan nasional atau BUMN sangat beralasan.
Politisi asal Golkar itu meyakini, tujuan dari pelibatan rekanan nasional seperti diungkapkan walikota murni demi menjamin
kualitas fly over yang dibangun. “Terlebih fly over merupakan salah satu proyek mercusuar di kota ini yang diproyeksikan
mampu mengurangi kemacetan. Sehingga harus
ada jaminan kualitas dan tidak bisa spekulasi, kegagalan konstruksi berakibat fatal,” terang dia.
Hal senada juga diungkapkan Anggota Komisi C Agusman Arif. Ia
menekankan pembangunan fly over merupakan proyek percontohan sehingga butuh ekstra kehati-hatian dalam menetapkan rekanan.
“Selain itu, karena kali pertama di Bandarlampung saya rasa belum ada rekanan lokal yang memiliki pengalaman untuk bangun
fly over,” ujar Agusman.
Kendati demikian, Agusman tetap meminta Dinas PU mengedepankan proses tender yang sehat dan profesional sehingga
benar-benar menjamin dapat menetapkan pemenang tender seperti yang diharapkan semua pihak.
“Meskipun mengacu pengalaman memang realisasi proyek yang dikerjakan rekanan nasional atau BUMN lebih baik, jika
dibandingkan realisasi proyek yang dikerjakan rekanan lokal,” tuturnya.
Politisi Partai Demokrat itu bahkan sempat membandingkan realisasi proyek pembangunan gedung dewan yang dikerjakan rekanan
lokal, dengan gedung BPK RI Lampung yang dikerjakan BUMN. “Saya tidak mau menilai bisa dilihat sendiri bagus realiasi yang
mana, apakah gedung dewan atau gedung BPK. Kalau secara kasat mata saya yakin semua pihak memilih gedung BPK,” pungkas
Agusman. (len)
Komisi C DPRD Kota Bandarlampung mendukung penggunaan rekanan nasional untuk membangun tiga titik fly over di Kota
Bandarlampung. Pasalnya, rekanan nasional atau BUMN dinilai lebih memiliki pengalaman dan mejamin kualitas dibidang
pembangunan fly over.
Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota
Bandarlampung Heru Sambodo, Rabu (4/4). “Pembangunan fly over baru kali pertama dibangun di Bandarlampung, sehingga butuh
kehati-hatian.
Apalagi dilihat dari total nilai pembangunan Rp83 miliar tiga titik
fly over diproyeksikan berkualitas nasional karena berkaitan langsung dengan kemaslahatan umat,” ujarnya
Berkaitan dengan hal tersebut, Heru menilai statemen walikota terkait pelibatan rekanan nasional atau BUMN sangat beralasan.
Politisi asal Golkar itu meyakini, tujuan dari pelibatan rekanan nasional seperti diungkapkan walikota murni demi menjamin
kualitas fly over yang dibangun. “Terlebih fly over merupakan salah satu proyek mercusuar di kota ini yang diproyeksikan
mampu mengurangi kemacetan. Sehingga harus
ada jaminan kualitas dan tidak bisa spekulasi, kegagalan konstruksi berakibat fatal,” terang dia.
Hal senada juga diungkapkan Anggota Komisi C Agusman Arif. Ia
menekankan pembangunan fly over merupakan proyek percontohan sehingga butuh ekstra kehati-hatian dalam menetapkan rekanan.
“Selain itu, karena kali pertama di Bandarlampung saya rasa belum ada rekanan lokal yang memiliki pengalaman untuk bangun
fly over,” ujar Agusman.
Kendati demikian, Agusman tetap meminta Dinas PU mengedepankan proses tender yang sehat dan profesional sehingga
benar-benar menjamin dapat menetapkan pemenang tender seperti yang diharapkan semua pihak.
“Meskipun mengacu pengalaman memang realisasi proyek yang dikerjakan rekanan nasional atau BUMN lebih baik, jika
dibandingkan realisasi proyek yang dikerjakan rekanan lokal,” tuturnya.
Politisi Partai Demokrat itu bahkan sempat membandingkan realisasi proyek pembangunan gedung dewan yang dikerjakan rekanan
lokal, dengan gedung BPK RI Lampung yang dikerjakan BUMN. “Saya tidak mau menilai bisa dilihat sendiri bagus realiasi yang
mana, apakah gedung dewan atau gedung BPK. Kalau secara kasat mata saya yakin semua pihak memilih gedung BPK,” pungkas
Agusman. (len)
Tidak ada komentar