Elemen Desak Lisia Dicopot
Balikbukit, WL-Sedikitnya empat elemen masyarakat yang peduli akan pelayanan yang semestinya diberikan pemerintah di Kabupaten Lampung Barat (Lambar, terdiri atas Suhartato, Ketua Investigasi LSM Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi Aparatur Negara (LI-TPKAN) Cabang Lambar, Pembina Laskar Merah Putih (LMP) H. Azizatul Hidayah, Katua Umum LSM Pemuda Peduli Pembangunan (PPP) Sholihannur, serta penggiat LSM Komite Pemantau Pelaksanaan Pembangunan (KPPP) Robet Ariesta.
Keempat aktivis LSM tersebut mengecam dan mendesak agar dr. Lisia Indrawati sebagai kepala Puskesmas Pajarbulan Waytenong dicopot dari posisinya selaku kpala puskesmas rawat inap itu. Namun jika instansi terkait tutup mata, keempat elemen tersebut berketetapan turun ke jalan menggelar aksi demo ke Dinas Kesehatan setempat, terkait pungutan yang dilakukan oknum tersebut dalam menjalankan program Jaminan Persalinan (Jampersal).
Itu setelah penggiat keempat LSM itu merasa gerah dengan tindakan yang dilakukan oknum kepala puskesmas tersebut, terlebih persalinan dan pengobatan didengung-dengungkan gratis oleh pemerintah, tetapi masih saja ada oknum yang berani menarik pungutan.
Terkuaknya indikasi tersebut, mengindikasikan lemahnya pengawasan pemerintah daerah dalam setiap program yang digulirkan. Bisa jadi kasus serupa ada ditemukan di puskesmas lain tapi tidak terekspose. Jika pemkab jeli, namun yang terjadi pengawasan untuk program tersebut masih di bawah optimal.
Diketahui sebelumnya, pasien atas nama Yunita, warga Pekon Sukananti Waytenong, melahirkan di puskesmas rawat inap tersebut. Namun setelah proses melahirkan selesai petugas puskesmas setempat tidak memperbolehkan pasien pulang sebelum membayar biaya persalinan sebesar Rp1,5 juta. Karena pasien bersitegang dan hanya memperoleh pinjaman sebesar Rp800 ribu dan uang tersebut diterima dr. Lisia.
Meski uang tersebut telah dikembalikan kepada pasien namun tidak menutup kemungkinan itu adalah salah satu korban dari indikasi ratusan pasien yang telah dimintai uang untuk persalinan dan pengobatan.
“Kami siap untuk mengerahkan massa menuju Dinkes Lambar, jika dalam waktu dekat tidak diusut tuntas dan diberikan sanksi tegas diberhentikan kepala puskesmas, permasalahan ttersebut cukup membuat resah terlebih pasien yang menjadi korban adalah pasien yang tergolong (Maaf) tidak mampu,” tegas Suhartato, kepada Warta Lambar, Rabu (29/2).
Sambung Robert Ariesta dari LSM KPPP, Jampersal khusus untuk tindakan di puskesmas rawat inap, dan Lisia Indrawati, harus bisa mempertanggungjawabkan yang telah dilakukan, mengingat sudah merusak citra program gratis yang digulirkan. Instansi terkait harus bias mengambil tindakan tegas termasuk memberhentikan oknum kepala puskesmas tersebut dari jabaannya.
Pembina Laskar Merah Putih, H. Aziz juga angkat bicara atas ulah Lisia. Aziz bahkan mendesak kadiskes memberikan sanksi tegas atas indikasi perusakan program unggulan pemkab tersebut.
Aziz bahkan mengindikasikan tindakan Lisia mengarah kepada penipuan publik. Dia beralasan Lisia memungut bayaran di tengah gencar-gencarnya pemerintah menggulirkan program mulia Jampersal.
Sebab itu, Aziz mendesak penegak hukum juga tak berpangku tangan. Terlebih sambung dia, kasus pungli bukan delik aduan.
“Dikatakan penipuan publik karena ada program jampersal mengapa harus bayar. Sebab itu Diskes harus mengambil langkah kongkrit. “Saya juga meminta polisi menyelidiki dan memeriksa Lisia, sebab kasus ini bukan delik aduan,” ujar dia.
Belum lagi ketua umum LSM-PPP Solihannur tampak geram dengan ulah Lisia. Dia mengatakan Lisia harus dicopot dari jabatannya dan kasus tersebut harus diusut tuntas. Sebab tidak menutup kemungkinan seluruh puskesmas melakukan hal yang sama. “Jangan sampai masyarakat yang tergolong kurang mampu diberatkan dan ditambah penderitaannya dengan mengharuskan membayar setelah berobat dan melahirkan,” tandasnya. (nop/esa)
Keempat aktivis LSM tersebut mengecam dan mendesak agar dr. Lisia Indrawati sebagai kepala Puskesmas Pajarbulan Waytenong dicopot dari posisinya selaku kpala puskesmas rawat inap itu. Namun jika instansi terkait tutup mata, keempat elemen tersebut berketetapan turun ke jalan menggelar aksi demo ke Dinas Kesehatan setempat, terkait pungutan yang dilakukan oknum tersebut dalam menjalankan program Jaminan Persalinan (Jampersal).
Itu setelah penggiat keempat LSM itu merasa gerah dengan tindakan yang dilakukan oknum kepala puskesmas tersebut, terlebih persalinan dan pengobatan didengung-dengungkan gratis oleh pemerintah, tetapi masih saja ada oknum yang berani menarik pungutan.
Terkuaknya indikasi tersebut, mengindikasikan lemahnya pengawasan pemerintah daerah dalam setiap program yang digulirkan. Bisa jadi kasus serupa ada ditemukan di puskesmas lain tapi tidak terekspose. Jika pemkab jeli, namun yang terjadi pengawasan untuk program tersebut masih di bawah optimal.
Diketahui sebelumnya, pasien atas nama Yunita, warga Pekon Sukananti Waytenong, melahirkan di puskesmas rawat inap tersebut. Namun setelah proses melahirkan selesai petugas puskesmas setempat tidak memperbolehkan pasien pulang sebelum membayar biaya persalinan sebesar Rp1,5 juta. Karena pasien bersitegang dan hanya memperoleh pinjaman sebesar Rp800 ribu dan uang tersebut diterima dr. Lisia.
Meski uang tersebut telah dikembalikan kepada pasien namun tidak menutup kemungkinan itu adalah salah satu korban dari indikasi ratusan pasien yang telah dimintai uang untuk persalinan dan pengobatan.
“Kami siap untuk mengerahkan massa menuju Dinkes Lambar, jika dalam waktu dekat tidak diusut tuntas dan diberikan sanksi tegas diberhentikan kepala puskesmas, permasalahan ttersebut cukup membuat resah terlebih pasien yang menjadi korban adalah pasien yang tergolong (Maaf) tidak mampu,” tegas Suhartato, kepada Warta Lambar, Rabu (29/2).
Sambung Robert Ariesta dari LSM KPPP, Jampersal khusus untuk tindakan di puskesmas rawat inap, dan Lisia Indrawati, harus bisa mempertanggungjawabkan yang telah dilakukan, mengingat sudah merusak citra program gratis yang digulirkan. Instansi terkait harus bias mengambil tindakan tegas termasuk memberhentikan oknum kepala puskesmas tersebut dari jabaannya.
Pembina Laskar Merah Putih, H. Aziz juga angkat bicara atas ulah Lisia. Aziz bahkan mendesak kadiskes memberikan sanksi tegas atas indikasi perusakan program unggulan pemkab tersebut.
Aziz bahkan mengindikasikan tindakan Lisia mengarah kepada penipuan publik. Dia beralasan Lisia memungut bayaran di tengah gencar-gencarnya pemerintah menggulirkan program mulia Jampersal.
Sebab itu, Aziz mendesak penegak hukum juga tak berpangku tangan. Terlebih sambung dia, kasus pungli bukan delik aduan.
“Dikatakan penipuan publik karena ada program jampersal mengapa harus bayar. Sebab itu Diskes harus mengambil langkah kongkrit. “Saya juga meminta polisi menyelidiki dan memeriksa Lisia, sebab kasus ini bukan delik aduan,” ujar dia.
Belum lagi ketua umum LSM-PPP Solihannur tampak geram dengan ulah Lisia. Dia mengatakan Lisia harus dicopot dari jabatannya dan kasus tersebut harus diusut tuntas. Sebab tidak menutup kemungkinan seluruh puskesmas melakukan hal yang sama. “Jangan sampai masyarakat yang tergolong kurang mampu diberatkan dan ditambah penderitaannya dengan mengharuskan membayar setelah berobat dan melahirkan,” tandasnya. (nop/esa)
Tidak ada komentar