Perambah TNBBS Harus Ada Solusi
Balikbukit, WL - Perambah TNBBS Wilayah II Kecamatan Lemong Kabupaten Lampung Barat (Lambar) yang diturunkan, Senin-Jumat (3-7/10), melibatkan tak kurang 650-an petugas gabungan juga harus mendapat solusi dari pemkab.
Demikian dikatakan Ketua Dewan Pimpinan Daewrah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS), H. M. Iqbal, S.Sos., Kamis (6/10).
Iqbal mengatakan penurunan perambah adalah langkah tegas penegakan hukum. Meski begitu, pemkab didesak harus mencari alternatif atau solusi nasib perambah yang diturunkan. Sebab itu pihaknya mengapresiasi positif beberapa statemen anggota legislatif ihwal pentingnya melihat dari sisi kemanusian.
Dia mengatakan, respons beberapa anggota wakil rakyat itu sebagai langkah maju dalam proses pembelaan hak para petani di kawasan tersebut.
Sebab itu, Iqbal senada dengan statemen para anggota DPRD tersebut untuk mendesak pemkab mencari solusi atau lokasi baru bagi para perambah. Sebab jika tidak tentu bakal terjadi kemiskinan yang berkepanjangan dan menambah penderitaan masyarakat yang mendiami kawasan dimaksud. “Tinggal bagaimana memperjuangkan ini agar direspons para pengambil kebijakan,” tutupnya. (esa)
Jum'at, 07 Oktober 2011
*)
Demikian dikatakan Ketua Dewan Pimpinan Daewrah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS), H. M. Iqbal, S.Sos., Kamis (6/10).
Iqbal mengatakan penurunan perambah adalah langkah tegas penegakan hukum. Meski begitu, pemkab didesak harus mencari alternatif atau solusi nasib perambah yang diturunkan. Sebab itu pihaknya mengapresiasi positif beberapa statemen anggota legislatif ihwal pentingnya melihat dari sisi kemanusian.
Dia mengatakan, respons beberapa anggota wakil rakyat itu sebagai langkah maju dalam proses pembelaan hak para petani di kawasan tersebut.
Sebab itu, Iqbal senada dengan statemen para anggota DPRD tersebut untuk mendesak pemkab mencari solusi atau lokasi baru bagi para perambah. Sebab jika tidak tentu bakal terjadi kemiskinan yang berkepanjangan dan menambah penderitaan masyarakat yang mendiami kawasan dimaksud. “Tinggal bagaimana memperjuangkan ini agar direspons para pengambil kebijakan,” tutupnya. (esa)
Jum'at, 07 Oktober 2011
*)
Tidak ada komentar