Disdik dan UPT Dituntut Cepat Tanggap
Sumberjaya, WL - Indikasi-indikasi penyelewengan pada lembaga pendidikan seperti, penyalahgunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Siswa Miskin (BSM), serta pungli yang sering terjadi di Daerah Pemilihan (Dapil) 4-5 Lampung Barat (Lambar), Kecamatan Sumberjaya, Waytenong, dan Sekincau, diharapkan pihak Dinas Pendidikan (Disdik) setempat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Disik masing-masing kecamatan cepat tanggap serta menindaklanjuti perilaku-perilaku oknum kepsek yang kerap memperkaya diri dengan memanfaatkan anggaran-anggaran tersebut.
Hal tersebut dijelaskan salah seorang pengurus Partisan Siliwangi (PS), warga Sumberjaya, yang mewanti-wanti agar namanya tidak terpampang dalam koran ini kepada Warta Lambar, Rabu (28/9).
Menurutnya, pihaknya telah banyak menemukan perbuatan-perbuatan nakal para kepsek di beberapa kecamatan, di antaranya terjadi di SMAN 1 Kebuntebu pihak sekolah diduga kuat telah menikmati dana prestasi murid selama beberapa tahun, sementara di SMPN 1 Kebuntebu juga diduga telah terjadi pungli dengan memungut dana sebesar Rp370/walimurid. Itu digunkan untuk pembuatan WC sekolah. Dia juga menyinggung kasus pungli di SDS Batuapi Pagardewa dimana Kepsek Suhendar dengan memungut 40Kg kopi kering/walimurid untuk pembayaran gaji guru honor. “Perbuatan-perbuatan seperti itu sudah jelas-jelas
melanggar karena semua sudah dianggarkan,” jelasnya.
Menanggapi hal tersebut Wakil Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Tim Penyelamat Aset Negara Republik Indonesia (Topan RI) Drs. Kaidul Iman, meminta agar pihak Disdik dan UPT selalu memantau kinerja kepsek yang dianggap nakal tersebut. “Jangan dibiarkan menjamur dan ditiru kepsek lain,” pungkasnya. (san)
Kamis, 29 September 2011
Hal tersebut dijelaskan salah seorang pengurus Partisan Siliwangi (PS), warga Sumberjaya, yang mewanti-wanti agar namanya tidak terpampang dalam koran ini kepada Warta Lambar, Rabu (28/9).
Menurutnya, pihaknya telah banyak menemukan perbuatan-perbuatan nakal para kepsek di beberapa kecamatan, di antaranya terjadi di SMAN 1 Kebuntebu pihak sekolah diduga kuat telah menikmati dana prestasi murid selama beberapa tahun, sementara di SMPN 1 Kebuntebu juga diduga telah terjadi pungli dengan memungut dana sebesar Rp370/walimurid. Itu digunkan untuk pembuatan WC sekolah. Dia juga menyinggung kasus pungli di SDS Batuapi Pagardewa dimana Kepsek Suhendar dengan memungut 40Kg kopi kering/walimurid untuk pembayaran gaji guru honor. “Perbuatan-perbuatan seperti itu sudah jelas-jelas
melanggar karena semua sudah dianggarkan,” jelasnya.
Menanggapi hal tersebut Wakil Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Tim Penyelamat Aset Negara Republik Indonesia (Topan RI) Drs. Kaidul Iman, meminta agar pihak Disdik dan UPT selalu memantau kinerja kepsek yang dianggap nakal tersebut. “Jangan dibiarkan menjamur dan ditiru kepsek lain,” pungkasnya. (san)
Kamis, 29 September 2011
Tidak ada komentar