Pengerjaan Proyek Terkendala Mahalnya Semen
Waykrui, WL - 08 Agustus 2011
Heri Azka, SHI, tokoh pemuda Waykrui Lambar yang juga Ketua KNPI kecamatan setempat mengaku prihatin memasuki musim proyek bersumber APBN, APBD provinsi, dan APBD kabupaten, seperti proyek di Dinas Pekerjaan Umum (PU), bersamaan dengan naiknya harga semen yang melonjak tinggi. Sehingga masyarakat dan juga reknan menjerit karena anggaran yang tersedia terbatas, sementara kebutuhan material yang lain juga harus dipenuhi demi kelangsungan pengerjaana proyek yang berada di pekon-pekon.
Misalnya proyek bersumber PNPM-MP dan program-program lain seperti GMBR (Gerakan Membangun Bersama Rakyat) yang notabene memerlukan semen. Heri mengaku berdasarkan pantauan dan survei di lapangan yang dilakukan pihaknya, khusus di daerah pesisir tinggi jauh dari harga yang telah tersusun dalam RAB (rencana anggaran biaya) yang telah disusun (Fasilitator Teknik) di bidang kegiatan masing-masing tersebut.
Untuk itu, tandas Heri, selaku masyarakat pihaknya berharap bupati dan dinas terkait (Dinas Koperindagsar) mencarikan solusi yang saling menguntungkan (win-win solution) serta membentuk badan/tim pengawas di lapangan agar menerbitkan edaran standarisasi harga semen tersebut. Faktanya, kini penjual/toko material (semen) di pesisir kompak menjual dengan harga tinggi mencapai Rp65.000-Rp74.000 per zaknya. Sekadar diketahui, p panduan dalam RAB yang dibuat FT hanya Rp58.000-Rp60.000 per zaknya.
“Sementara kita ketahui landasan harga yang dibuat ahli teknik adalah standardisasi dari PU Provinsi Lampung. Saya khawatir hasil pembangunan kesannya terlalu dipaksakan oleh pelaksana kegiatan karena anggaran yang tersedia tidak dapat mengikuti harga pengecer/toko-toko semen tersebut. Jadi, dapat disimpulkan bukan hanya SPBU saja yang harus ada pengawasan dari pemkab tapi standardisasi harga semen patut menjadi bahasan utama,” pungkasnya. (aga)
Heri Azka, SHI, tokoh pemuda Waykrui Lambar yang juga Ketua KNPI kecamatan setempat mengaku prihatin memasuki musim proyek bersumber APBN, APBD provinsi, dan APBD kabupaten, seperti proyek di Dinas Pekerjaan Umum (PU), bersamaan dengan naiknya harga semen yang melonjak tinggi. Sehingga masyarakat dan juga reknan menjerit karena anggaran yang tersedia terbatas, sementara kebutuhan material yang lain juga harus dipenuhi demi kelangsungan pengerjaana proyek yang berada di pekon-pekon.
Misalnya proyek bersumber PNPM-MP dan program-program lain seperti GMBR (Gerakan Membangun Bersama Rakyat) yang notabene memerlukan semen. Heri mengaku berdasarkan pantauan dan survei di lapangan yang dilakukan pihaknya, khusus di daerah pesisir tinggi jauh dari harga yang telah tersusun dalam RAB (rencana anggaran biaya) yang telah disusun (Fasilitator Teknik) di bidang kegiatan masing-masing tersebut.
Untuk itu, tandas Heri, selaku masyarakat pihaknya berharap bupati dan dinas terkait (Dinas Koperindagsar) mencarikan solusi yang saling menguntungkan (win-win solution) serta membentuk badan/tim pengawas di lapangan agar menerbitkan edaran standarisasi harga semen tersebut. Faktanya, kini penjual/toko material (semen) di pesisir kompak menjual dengan harga tinggi mencapai Rp65.000-Rp74.000 per zaknya. Sekadar diketahui, p panduan dalam RAB yang dibuat FT hanya Rp58.000-Rp60.000 per zaknya.
“Sementara kita ketahui landasan harga yang dibuat ahli teknik adalah standardisasi dari PU Provinsi Lampung. Saya khawatir hasil pembangunan kesannya terlalu dipaksakan oleh pelaksana kegiatan karena anggaran yang tersedia tidak dapat mengikuti harga pengecer/toko-toko semen tersebut. Jadi, dapat disimpulkan bukan hanya SPBU saja yang harus ada pengawasan dari pemkab tapi standardisasi harga semen patut menjadi bahasan utama,” pungkasnya. (aga)
Tidak ada komentar